Indra Gunawan
PALANGKA RAYA - Jelang digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) pada 8 Juni 2024 nanti, Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) tegas kepada peran organisasi yang akan menjadi pengawal demokrasi di Tanah air.
Ketegasan ini tertuang dalam tema Munas yang akan digelar di Bandar Lampung nanti yakni "Revitalisasi Gerakan Advokasi ARUN Dalam Mengawal Demokrasi Indonesia Dalam Mencapai Masyarakat Adil, Makmur Menuju Indonesia Emas".
Gambar: Apriel H. Napitupulu, SH Ketua DPD ARUN Kalimantan Tengah
Apriel H. Napitupulu, SH, ketua DPD ARUN Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sekretaris Wilayah Edward R. D Situmorang, SH dipastikan menghadiri Munas I tersebut.
"Pengurus DPD ARUN Kalteng akan menghadiri Munas Pertama, hal ini untuk lebih mendekatkan kembali dan memperkuat solidaritas bagi Penggiat Keadilan di Republik Indonesia, " kata April Napitupulu, ketua DPD ARUN Kalteng menyampaikan.
Dalam Munas I ARUN ini, dirinya menjelaskan ada tiga hal yang diagendakan untuk aktivitas utama dalam Munas pertama ARUN ini. Harapannya agar menjadi pondasi langkah penting ke depan.
Gambar: Edward R. DSitumorang, SH Sekretaris Wilayah ARU Kalimantan Tengah
Pertama, syukuran atas kemenangan atas Bapak Bangsa Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Kedua, akan ada evaluasi peran ARUN dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia dan ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks pada era yang terus berubah.
"Tiga poin ini yang akan diagendakan untuk Penggurus Advokasi Rakyat Untuk Nusantara nantinya, " sebut Apriel lebih dalam menjelaskan.
Dr. Bob Hasan, S.H, Ketua Umum ARUN, Munas Pertama ini adalah titik fokus yang amat penting dalam gerakan advokasi, mengingat apa-apa saja yang berhadapan dengan ARUN dalam perjalanan perjuangannya kedepan.
Hal itu ditekannya adalah refleksi pencapaian di masa sekarang sekaligus memetakan langkah strategis di masa depan dalam menghadapi tantangan baru.
Bob ingin, ARUN akan lebih 'menggigit' dalam perjuangannya untuk masyarakat.
"Kami berharap Munas ini menjadi momen yang penting bagi seluruh anggota ARUN dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan visi, misi dan rencana aksi yang progresif serta efektif dalam memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera, " jelas Bob.
Rencananya, Munas pertama ini akan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sampai organisasi sayap ranting yang tersebar di hampir 30 Provinsi di Indonesia.
Melalui Munas pertamanya, ARUN ingin memperkuat soliditas anggota, pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam sebuah forum resmi untuk menampung gagasan, melakukan evaluasi dan penyusunan strategi organisasi yang lebih masiv.
Bungas T. Fernando Dulling sebagai Sekretariz Jenderal ARUN mengatakan, tema yang diusung dalam Munas ini adalah panggilan bagi semuanya. Bukan hanya panggilan untuk anggota, melainkan juga panggilan bagi pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan agenda baru demi memperjuangkan agenda-agenda yang berprinsip pada demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Bahkan ia percaya, agenda ini akan mengarahkan Indonesia untuk siap bersaing secara global.
"Dengan mengumpulkan pemikiran-pemikiran terbaik dan energi kolaboratif dari berbagai pihak, ini menjadi momentum yang krusial dalam membangun pondasi yang lebih kokoh bagi perkembangan serta kemajuan Indonesia.
Melalui dialog, diskusi dan aksi konkret, ARUN dan para pemangku kepentingan akan bersama-sama mengarah pada langkah menuju visi bersama. Yaitu Indonesia yang demokratis, adil, makmur dan berdaya saing global, " tegas pria yang akrab disapa Nando ini.
Sementara Ketua Panitia Munas pertama ini, menjelaskan bahwa dalam Munas ini akan memilih Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN periode lima tahun mendatang. Selain itu, Munas adalah upaya konkret untuk menyatukan barisan dan kekuatan sebagai konsolidasi secara nasional.
Serta menjadi contoh bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lain untuk melakukan konsolidasi yang baik dalam keberpihakan pada masyarakat, menyusun program kerja serta rekomendasi-rekomendasi juga implementasinya dalam lima tahun ke depan.
Dirinya juga tegas menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wadah untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam gerakan advokasi serta mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam dalam memperluas jangkauan dan dampak dari gerakan.
Dalam kondisi dan situasi yang selalu dinamis, ARUN sadar perlunya pengkajian strategi dan taktik advokasi yang digunakan untuk mengawal demokrasi.
"Harapannya pada Munas pertama di Bandar Lampung ini, tidak hanya menjadi ajang ubtuk berbagi pengalaman namun juga mampu menciptakan sinergi baru dan menjalin kemitraan yang kuat dalam memperjuangkan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia, " ucap Johnny.
ARUN sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang berdedikasi untuk advokasi dan pembelaan untuk kepentingan masyarakat Nusantara. Berdiri sejak tahun 2016, mengusung komitmen menjadi suara kuat bagi masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat rentan dan kurang terwakili, agar mampu memperjuangkan hak-hak dasar serta membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Selain DPD, ARUN juga memiliki DPW, DPD sampai organisasi sayap ranting yang tersebar di hampir 30 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan Lembaga Penelitan Jayabaya, ARUN menempati posisi ke tiga sebagai relawan politik dengan exposure rate sebesar 20, 6% sentimen positif sebesar 69% pada tahun 2023. Sedangkan di media sosial ada 1.849 pengguna atau 11, 3?ri total data membahas ARUN.
ARUN berperan aktif dan memegang kunci dalam advokasi, antaranya advokasi Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap individu dan kelompok rentan, pengirganisiran komunitas dan jaringan, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta pendidikan dan kesadaran publik.
Dalam dunia perpolitikan tanah air, ARUN telah menggelar berbagai kegiatan advokasi termasuk penyelenggaraan kampanye edukasi politik, pembentukan kebijakan pro rakyat, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif, ARUN berupaya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, serta mengembangkan kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai forum dan mekanisme pengambilan keputusan.
Adapun dalam susunan organisasinya, ARUN memiliki Ketua Dewan Penasehat yakni Dr. (C) Parlin Rumahorbo, M. Si, Ketua Dewan Pembina yakni Dr. Habiburakhman, S.H, M.H, Ketua Umum yakni Dr. Bob Hasan, S.H, M.H dan Sekretaris Jenderal yakni Bungas T. Fernando Dulling.
